Zakat Perusahaan dan Perdagangan

Sejak kita memproklamasikan kemerdekaan, atau tepatnya sejak penyerahan kedaulatan, kemajuan di Republik yang kita cintai ini telah berkembang dengan pesatnya. Terutama kemajuan itu lebih kita rasakan sejak zaman orde baru. Berbagai kegiatan dagang tumbuh bagai cendawan, perusahaan besar, perusahaan kecil berdiri dimana-mana. Apakah perusahaan itu di dirikan sendiri, seperti took, warung, kedai, ataupun didirikan bersama dalam bentuk firma, NV, atau PT, tidaklah menjadi masalah.

Baiklah kita coba mengklasifikasikan perusahaan dan perdagangan itu sebagai berikut:

·    Industri, seperti industry kecil, kertas, baja, keramik, kayu, rotan, semen, batu merah, batu marmar, batu pualam, genting, tempe, tahu, kerupuk, mie, kue-kue, makanan kaleng, makanan ternak dan sebagainya.

·   Industri Pariwisata, seperti hotel cottage, penginapan, vila, losmen, restoran, bioskop, tempat-tempat rekreasi, kolam renang, lapangan bola, dan sebagainya.

·    Perdagangan, seperti ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, perdagangan antar pulau, pertokoan, percetakan, penerbitan, warung, kios, depot dan sebagainya.

·   Perusahaan jasa, seperti notaris, ankuntan, biro perjalanan, biro iklan, radio, televise, biro konsultasi, designer, perancang mode, salon kecantikan, jasa angkutan darat/laut/udara, dan sebagainya.

·  Real estate, seperti perumahan, jalan raya, penyewaan rumah, penyewaan tanah, dan lain-lain.

·        Usaha pertanian, perkebunan, seperti perkebunan the, kopi, karet, sawit; Perikanan, seperti tambak ikan, tambak udang, penangkapan ikan di laut ataupun di sungai atau danau; peternakan, seperti, peternakan unggas, ayam, bebek, merpati, puyuh, kelinci dan lain-lainnya.

Semua jenis perusahaan itu, bila dimiliki ataupun dikelolah oleh orang yang beragama islam, maka haruslah mengeluarkan zakat. Cara menghitung adalah tiap tahun menilai seluruh kekayaan perusahaan itu, termasuk modal, harta dan keuntungan. Bila perusahaan itu dimiliki oleh seseorang, ia dapat menggabungkannya dengan harta atau kekayaan pribadinya/keluarganya dapat juga dipisahkan. Tetapi apabila perusahaan milik beberapa orang (seperti PT), penghitungannya terpisah, begitu pula perusahaan itu milik Negara atau BUMN, penghitungan zakatnya tersendiri.[1]

a.    Landasan Hukum Zakat Perusahaan dan Perdagangan

Adapun landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum seperti yang termaktum dalam surat al-baqarah ayat 267 yang artinya:

“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah lagi maha kaya dan maha terpuji”.

Di samping itu juga dapat dipahami dari keumuman ladfas amwal dalam firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya:

”ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan  zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Alah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” [2]

Nishab, Waktu, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan

Menurut Imam Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipungut dari penghasilannya (pemasukannya) pada waktu menerima hasil. Beliau menfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul), dengan penghitungan penghasilannya dalam satu tahun mencapai satu nishab dan kadar pungutannya adalah 2,5%.[3] Penghitungan zakat perusahaan secara rinci adalah sebagai berikut:

Nisbahnya                : senilai 94 gram emas

Haulnya                     : 1 (satu) tahun

Kadar zakatnya        : 2,5%

Catatan: cara menghitung nilai kekayaan perusahaan adalah dengan menghitung jumlah modal ditambahkan dengan laba (keuntungan) pada waktu akan mengeluarkan zakat.   

---

[1] Zakiah Darajat, Zakat Pembarsih Harta dan Jiwa, CV Ruhama, Jakarta, 1996, hlm 40

[2] Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia, UIN-Malang, Malang, 2008, hlm 145

[3] Ibid., hlm 147